DALIL MURPHY : ANCAMAN NYATA UNTUK NKRI

Prolog

Banyak orang mengira ancaman terbesar terhadap kelangsungan eksistensi NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia ) adalah pemberontakan di daerah, ideologi selain Pancasila, korupsi, narkoba. infiltrasi asing. Kalau ditelusuri lebih dalam, ada ancaman nyata yang tersembunyi dalam senyap, tetapi daya destruktifnya lebih dahsyat. Ancaman itu adalah bekerjanya dalil Murphy. Dalil ini pertama kali dicetuskan oleh Bergovsky, tetapi lebih populer disebut dalil Murphy, karena dia yang menyempurnakan,  memperluas, mempertajam dalil itu sehingga dapat diaplikasikan ke berbagai bidang seperti militer, teknik, bahkan percintaan. 

Secara filosofi, dalil Murphy meneropong fenomena kegagalan suatu sistem dari sudut pandang internal sistem itu. Kegagalan itu merupakan cacat genetis bawaan setiap sistem. Postulat dari dalil Murphy mendapat dukungan kuat dari berbagai hasil eksperimen bidang fisika kuantum, seperti eksperimen celah ganda yang memberi dukungan kuat terhadap Undetermination Princip yang dirumuskan oleh fisikawan kuantum asal Jerman, Werner Heissenberg. Eksperimen celah ganda membuktikan bahwa baik materi maupun gelombang memiliki dualisme sifat, tidak dapat ditentukan secara definitif materi atau gelombang.  Hasil eksperimen di bidang fisika kuantum juga tidak dapat meramalkan dengan pasti posisi lintasan elektron. Fisika kuantum penuh dengan ketidakpastian. Konsekuensi dari pandangan ini adalah tidak ada rencana atau sistem yang tidak mengandung kelemahan. Oleh karena mendapat dukungan dari ilmu yang perkembangannya paling maju, maka dalil Murphy memperoleh kedudukan yang kokoh. 

Dasar Dasar Dalil Murphy

Dalil Murphy dirumuskan oleh Edward A Murphy Jr, seorang insinyur kedirgantaraan. Dalil itu mengatakan " Anything that can go wrong, Will go wrong ", yang artinya Apapun yang dapat salah, pasti akan salah. Kesalahan manusia dalam hal apapun, proyek, sistem, rencana atau apa saja, rentan terjadi kesalahan. Hal ini mendorong manusia untuk merancang desain apa saja secara lebih hati hati. Dalil Murphy lebih merupakan prinsip filosofi dari dalil fisika, tentang faktor  ketidakpastian di alam dan kecenderungan segala sesuatu untuk gagal atau menjadi rumit terutama pada saat yang paling tidak tepat.

Inti dalil Murphy antara lain : 

1 Apapun yang dapat salah, akan salah. Sesuatu yang mungkin untuk salah, maka kesalahan itu pasti terjadi.

2 Sesuatu yang tak mungkin dapat salah, akan salah juga. Bahkan ketika tampaknya semua aman, lancar, terkendali, baik baik saja, kegagalan tetap dapat terjadi.

3 Kemungkinan terburuk, yang paling merugikan akan terjadi. Jika ada banyak potensi masalah, yang paling buruk, yang cenderung muncul. Jika ada dua cara untuk melakukan sesuatu, salah satunya bakal menimbulkan bahaya / bencana,  maka orang akan melakukan hal yang berbahaya.

Dalil Murphy mendorong setiap orang untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, meskipun setiap orang berharap yang terbaik. Semua rencana dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan dan biayanya lebih besar dari yang direncanakan. Tidak ada sesuatu yang sesederhana dari yang terlihat. Alam selalu mengincar kesalahan yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu di alam yang steril dari kesalahan. Jika semuanya tampak berjalan lancar sesuai rencana, maka jelas anda telah mengabaikan sesuatu. Jika anda menyadari ada 4 cara suatu proses berjalan yang mengandung kesalahan, kemudian anda menghindari keempat cara tersebut, maka ada cara kelima yang luput.  dari antisipasi, akan segera muncul. Setiap sistem baru diciptakan selalu memunculkan masalah baru. Setiap solusi yang ditawarkan  untuk mengatasi suatu masalah, menyimpan masalah baru. Dalil Murphy sudah diiplementasikan dalam berbagai bidang. 

Dalil Murphy paralel dengan dalil dalil ilmu sistem, sistem analisis. Dalil ilmu sistem telah melahirkan teori sistem umum ( general system teori  ). Salah satu dalil di dalam ilmu sistem yang paralel dengan dalil Murphy adalah jika dua sistem yang berbeda ukuran, berbeda tingkat kerumitan jaringan / struktur aliran materi, energi, informasinya, saling dihubungkan dengan saluran yang mengalirkan materi, energi dan informasi,  maka sistem yang lebih besar dan rumit akan menarik manfaat lebih besar dari sistem yang lebih kecil dan lebih sederhana. 

Aplikasi Dalil Murphy dan Teori Sistem Umum

Untuk melihat penerapan dalil Murphy, kita ambil beberapa contoh nyata yang sedang berlangsung. Dimulai dari pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yaitu Makanan Bergizi Gratis ( MBG ). Untuk menjalankan program ini, presiden sangat serius, Sampai membentuk institusi baru setingkat Kementerian yaitu Badan Gizi Nasional (BGN ). Perencanaan dibuat sebaik mungkin, seluruh sistem pendukung dipersiapkan.  Sebelum program itu berjalan, penulis melihat banyak sekali celah kelemahan / kesalahan. Sebagai orang yang mendalami ilmu sistem analisis dan manajemen risiko,  penulis melihat betapa banyak potensi untuk terjadi bahaya. Penulis segera mengirimkan surat kepada Presiden tentang kelemahan program MBG dan potensi bahaya yang ditimbulkannya. Beberapa kelemahan yang jelas terlihat adalah tidak adanya aplikasi sistem standardisasi ISO 22000 / Hazardous Analytical Critical Control Point ( HACCP ) / Codex. Akibatnya terdapat puluhan titik kritis dalam rantai suplai sejak pembibitan tanaman,  penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengepakan, pengangkutan, penyimpanan di gudang tempat tujuan, pemasaran,  pengolahan makanan ( pemasakan ),  pengemasan, pengangkutan, pendistribusian, sampai akhirnya tiba di meja makan para siswa. Puluhan titik kritis itu tidak ada kontrol terintegrasi, sehingga potensi bahaya keracunan sangat besar untuk terjadi. Kekhawatiran itu terbukti, ada ribuan kasus siswa keracunan setelah menyantap MBG. Saran penulis tidak direspon oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Potensi kesalahan lain program MBG adalah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ) pada pelaksanaannya. Hasil penelitian Majalah Tempo dan Indonesian Corruption Watch ( ICW ) dengan terang benderang mengungkapkan adanya dugaan praktek KKN. Ada 102 Yayasan ( sudah diversifikasi ke BGN ), yang berafiliasi dengan BGN  terhubung dengan partai politik ( parpol ) yang berkuasa beserta parpol koalisi bahkan parpol oposisi, kelompok lingkaran terdekat presiden, pejabat tinggi birokrasi, kelompok relawan, pebisnis, institusi kejaksaan, polisi, militer, mantan pejabat yang pernah dipidana sebagai koruptor. Ada hal yang lebih memprihatinkan bahwa ada yayasan yang pendiri dan pengurusnya adalah orang dalam BGN. Ibarat dalam pertandingan sepakbola, ada pemain sekaligus bertindak sebagai wasit. Kondisi karut marut ini sudah lebih dari cukup untuk bekerjanya dalil Murphy. Alam ini sangat kejam menghukum siapapun yang terkait program amburadul, baik yang berdosa ataupun yang tak berdosa ( siswa yang jadi korban ). Dugaan korupsi program MBG itu semakin kuat dengan begitu ngototnya para pemain di program itu untuk terus menjalankan aksinya, walaupun sekolah berada dalam masa libur, para siswa di rumah. Apakah makanan itu akan diantar kerumah para siswa?, siapa yang mengantarkan?, bagaimana mekanismenya agar makanan itu tiba dalam kondisi masih segar?. Atau para siswa yang disuruh mengambil makanan itu ke sekolah?. Program ini semakin banyak menumpuk kesalahan yang pada akhirnya memicu bencana besar. Lemahnya aspek kontrol, memicu imbulnya berbagai kesalahan lain, seperti rekrutmen personil yang asal asalan. Terpilih seorang sopir ugal ugalan yang tidak memiliki kontrol penguasaan dan pengendalian diri. Sopir itu masuk ke halaman sekolah dengan mobil pengangkutan makanan dan menabrak puluhan siswa. Cerita sedih seperti itu akan terus berulang. Program yang dirancang dengan bagus dan waktu persiapan bertahun tahun,  masih menyimpan potensi kesalahan, konon pula program yang dilaksanakan tanpa persiapan matang. 

Dalam situasi kalut itu, muncul gagasan dari Menteri Keuangan Purbaya untuk mengkonversi makanan dalam bentuk uang tunai, agar tidak ada makanan yang terbuang. Tampaknya gagasan itu bagus, tetapi apakah lupa dengan dalil Murphy?. Setiap solusi yang dimunculkan, pasti menyimpan potensi kesalahan baru. Kalau makanan diganti dengan uang tunai, apakah ada mekanisme atau siapa personil yang memantau penggunaan uang itu ketika sudah berada di tangan orang tua siswa?. Selalu ada potensi kesalahan, uang itu dipakai untuk keperluan di luar pemenuhan kebutuhan gizi siswa. Misalnya dipakai untuk belanja barang lain, dipakai oleh orang tua siswa untuk bermain judi online atau membeli narkoba. Ingat, alam selalu menyasar kesalahan yang paling tersembunyi sekalipun. 

Program MBG dimaksudkan untuk tujuan meningkatkan kualitas asupan gizi siswa terutama dari kalangan tidak mampu. Dengan bekerjanya dalil ilmu sistem,  siapa yang mendapat manfaat terbesar dari program itu?. Kajian dari ICW telah menunjukkan bahwa pihak yang paling banyak mendapat manfaat adalah para elit (sebagai pemilik sistem yang lebih canggih dari rakyat kebanyakan ). 

Relasi Pusat Dengan Daerah

Menurut dalil ilmu sistem, relasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah relasi yang timpang. Sebagian besar materi, energi, informasi dari daerah tersedot ke pusat dan daerah mendapat bagian yang lebih kecil. Tidak mengherankan jika ilmuwan terbaik, seniman terbaik, atlet terbaik, profesional terbaik, tersedot ke Pusat ( Jakarta ) dan sebagian besar uang ysng beredar bertumpuk di sana. Segala material berharga, pajak diberi label nasional sebagai justifikasi penghisapan itu. Tiba giliran terjadi bencana berskala besar, Pemerintah enggan memberi label nasional, agar terbebas dari tanggung jawab. Itu adalah bentuk ketimpangan relasi yang paling telanjang. 

Bentuk relasi yang timpang juga terlihat pada hubungan desa - kota. Berdasarkan kajian para pakar, kemiskinan di desa sebagian disebabkan karena produk pertanian tidak dapat dipasarkan ke kota akibat infrastruktur jalan / jembatan buruk. Hasil pertanian membusuk atau jatuh ke tangan tengkulak dengan harga rendah. Pejabat di kota mulai merencanakan program pembangunan jalan raya agar pendapatan petani meningkat, karena mereka dapat memasarkan produknya secara langsung ke kota. Ketika masih dalam rapat pembahasan, rencana tersebut sudah bocor ke telinga para pengusaha / investor dan spekulan,  pemburu rente. Mereka dapat bocoran informasi dari pejabat tentang kordinat lintasan jalan yang akan di bangun. Mereka bergerak cepat, melalui para calo membujuk pemilik tanah yang bakal dibangun jalan raya, agar mau menjual tanahnya. Segera tanah bergnti pemilik. Ketika Pemeritah mau membebaskan lahan, pemilik baru menetapkan harga tinggi. Proyek belum berjalan, orang kota sudah lebih dulu mendapat manfaat terbesar. 

Setelah jalan selesai di bangun, di pinggir jalan mulai banyak berdiri tempat usaha yang dimiliki orang kota, seperti SPBU, restoran, penginapan. Ketika petani membawa hasil panen ke kota, dia melihat banyak pusat hiburan dan ingin merasakan mendapat pengalaman baru. Sebagian uang hasil penjualan produk pertaniannya dihabiskan di kota. Orang kota mendapat kucuran dana dari desa. Dalam perjalanan pulang, uang orang desa kembali tersedot oleh fasilitas jasa yang dimiliki orang kota. Pada akhirnya, nyaris 50 % dari penghasilannya sudah tercurah ke kantong orang kota, sementara 100 % hasil pertaniannya sudah jadi milik orang kota. Jadi rasio pertukarannya 150% berbanding 50% untuk keunggulan orang kota. Dalam dalil ilmu sistem, niat baik semata tidak cukup untuk menghasilkan kebaikan tanpa dibarengi ilmu yang memadai. Bentuk relasi yang timpang juga melanda pada kerjasama antara negara maju dengan negara terbelakang dan berkembang. 

Demokrasi Yang Menghasilkan Kleptokrasi

Sejak era reformasi, Republik menjalankan demokrasi liberal yang salah arah. Puluhan tahun mengalami pemerintahan Rejim Suharto yang dinilai otoriter, rakyat menuntut diberlakukan sistem demokrasi.  Para pemimpin mulai dari bupati, walikota, gubernur dan presiden harus dipilih langsung oleh rakyat. Undang Undang Dasar 1945 dianandemen sampai empat kali. Sistem yang dianggap lebih baik dari sistem di masa lalu berjalan selama lebih dari 25 tahun. Lalu apa yang terjadi?. Dalil Murphy kembali menghukum rakyat Republik yang ceroboh. Yang dihasilkan oleh sistem demokrasi adalah pemerintahan  KLEPTOKRASI ( Pemerintahan yang dijalankan oleh para perampok, penjarah, pencuri kekayaan negara ), Lingkungan yang rusak parah, tercemar berat, barang tambang dikuras habis dan kemudian meninggalkan banyak lubang besar menganga, hutan hujan tropis dibabat tanpa ampun, banjir bandang, tanah longsor terjadi susul menyusul, korupsi melanda semua sektor dan semua level.  Semua itu dimulai dari kesalahan di hulu, yaitu sistem yang kita pilih ternyata membuka celah terjadinya politik uang dalam proses pemilihan umum sekali dalam lima tahun. Pemimpin yang terpilih sudah dalam kondisi limbung, modalnya terkuras habis atau terpaksa menggunakan uang ololigarki yang sudah pasti tidak gratis. Akibatnya terjadi eksploitasi dan ekstraksi sumberdaya alam secara masiv, untuk menghasilkan dana segar dalam waktu singkat. Politik uang uang berikut berbagai dampaknya luput dari pembahasan waktu merumuskan instrumen hukum baru yang menjadi landasan sistem demokrasi. Kemudian sekarang kalau kita bermaksud mengubah lagi sistem yang berlaku sekarang,  juga menyimpan potensi kesalahan. Yang terbaik adalah berpikir dua langkah ke depan sebelum mengatakan sesuatu, berpikir empat langkah ke depan sebelum melakukan sesuatu. Bertanyalah kepada orang yang ahli sebelum melakukan apa saja, untuk memperkecil potensi / peluang terjadinya kesalahan. 

NKRI Harga Mati ?

Banyak orang bahkan pejabat tinggi sekalipun tidak memahami bahwa bentuk tatanan apapun pada dasarnya merupakan kesepakatan / hasil negosiasi di antara para pihak. NKRI adalah bentuk hasil kesepakatan di antara para pendiri negara yang berjumlah 60 orang hasil pilihan Jepang. Jepang memilih 60 orang itu berdasarkan data base miliknya yang berisi daftar para tokoh / pemuka masyarakat yang dihimpunmya sejak sebelum masuk ke Hindia Belanda melalui jaringan spionasenya. Para anggota Badan Penyelidik Usaha Persiaoan Kemerdekaan Indonesia  ( BPUPKI ) saling bernegosiasi, adu argumen dalam merumuskan bentuk, dasar negara. Menurut dalil ilmu negosiasi setiap hasil negosiasi tidak mengenal kata FINAL, karena setiap hasil negosiasi, MASIH dapat dinegosiasikan. Dalil ini jika dikombinasi dengan dalil ilmu sistem, dalil Murphy, peluang terjadinya perpecahan NKRI bukan merupakan kemustahilan. Dalil Murphy menegaskan bahwa NKRI sangat mungkin untuk bubar, terima jika cara / pendekatan, Pemerintah Pusat memperlakukan Daerah tidak kunjung diubah. Pecahnya NKRI bukan merupakan kemustahilan. Di alam tidak ada yang namanya harga mati, semua dapat berubah.   Provinsi di ujung paling barat dan ujung paling timur berada di garda terdepan dan berpeluang paling besar untuk lepas dari NKRI. Negara ini hancur bukan karena faktor eksternal, tetapi lebih disebabkan karena faktor internal. Jangan terlalu banyak berkhotbah soal kekuatan asing yang tidak suka Republik jadi bangsa dan negara besar. Bangsa dan negara ini hancur karena terus digerogoti / dirampok habis habisan oleh para elit yang berkolaborasi dengan oligarki. Cara Pemerintah Rejim Presiden Prabowo Subianto menyikapi persoalan bencana di tiga provinsi di Sumatra, adalah benih yang ditanam untuk tumbuhnya keinginan daerah tersebut melepaskan diri dari NKRI. Persoalan ini harus segera ditangani dengan sungguh sungguh, atau bersiaplah menerima kemungkinan terburuk. Sudah ada preseden, integrasi Timor Timur ke dalam NKRI adalah Harga Mati, kenyataannya dapat lepas. Setelah lepas, petinggi negara berkilah bahwa Timor Timur ibarat usus buntu, ya dibuang saja. Benarkah Timor Timur usus buntu?, kenapa dipertaruhkan dengan ratusan jiwa prajurit TNI?. Dulu NKRI tidak ada, kemudian diadakan dan tidak mustahil jika di masa depan jadi tidak ada.  Dalam dalil Murphy, apa saja yang mungkin untuk terjadi akan terjadi. 

Epilog

Dalil Murphy dan dalil ilmu sistem telah membuka wawasan dan kesadaran kita untuk berpikir, berbicara, bersikap dan bertindak secara terencana, terukur, agar tidak menuai mala petaka. Kesalahan sekecil apapun jangan dianggap remeh, karena segera akan disusul oleh kesalahan kesalahan lain, berakumulasi jadi kesalahan besar yang berakibat fatal. Para petinggi negara dan pemuka masyarakat harus terus menerus waspada, saling menegur, mengingatkan bahwa keadaan tidak selalu baik baik saja. Presiden selaku pimpinan tertinggi wajib didampingi oleh penasehat yang mumpuni, kompeten, berintegritas, yang tidak patuh membabi buta, yang sanggup berkata TIDAK dengan  dilandasi argumen yang tangguh.